Bandar Lampung, kritikintens.online – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Capaian ini menjadi opini WTP yang ke-12 kali secara berturut-turut bagi Pemprov Lampung, sekaligus menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Risky Sofyan, S..STP., M.Si., menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas capaian yang diraih Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung.
Menurut Risky Sofyan, raihan opini WTP ke-12 berturut-turut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan mencerminkan konsistensi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang profesional dan bertanggung jawab.
“Kami mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas keberhasilan meraih opini WTP ke-12 secara berturut-turut. Prestasi ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah telah berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Tentunya capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Risky Sofyan, S.STP, M.Si.,
Lebih lanjut, Risky menegaskan bahwa keberhasilan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarorganisasi perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, termasuk di sektor lingkungan hidup.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik akan berdampak positif terhadap efektivitas program pembangunan, termasuk pengelolaan lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmennya untuk terus mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Raihan opini WTP ke-12 ini diharapkan menjadi landasan untuk mendorong reformasi birokrasi yang lebih baik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan capaian tersebut, Provinsi Lampung kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus menjadikan akuntabilitas dan transparansi sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. (Red)
