Bandarlampung, Kritik Intens — Menghadapi potensi musim kemarau ekstrem yang dipengaruhi fenomena El Nino dengan intensitas tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung mengambil langkah antisipatif melalui penyediaan bantuan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat yang diperkirakan terdampak krisis air di sejumlah wilayah.
Informasi tersebut disampaikan oleh Humas BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mempersiapkan distribusi bantuan air bersih sebagai bagian dari strategi penanggulangan bencana kekeringan selama musim kemarau.
Menurut Wahyu, pelaksanaan kegiatan akan difokuskan pada daerah-daerah yang memiliki potensi mengalami kesulitan akses air bersih. Untuk mempercepat penyaluran bantuan, BPBD menggandeng penyedia jasa yang telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Langkah antisipasi ini merupakan bentuk kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadapi potensi kekeringan berkepanjangan selama musim kemarau tahun ini,” ujar Wahyu, Senin (13/7/2026).
Selain memastikan ketersediaan air bersih, BPBD Provinsi Lampung juga memperkuat upaya mitigasi melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi dan komunitas kebencanaan dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (Destagana).
Program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengenali potensi ancaman bencana, memperkuat kesiapsiagaan, serta membangun kemandirian masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat, termasuk dampak kekeringan akibat fenomena El Nino.
“Melalui kolaborasi tersebut, kami berharap edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan saat terjadi krisis, tetapi juga memiliki kemampuan melakukan mitigasi dan pengelolaan sumber daya air secara mandiri,” jelas Wahyu.
BPBD Provinsi Lampung menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh program penanggulangan kekeringan, khususnya penyediaan sarana dan fasilitas air bersih, terlaksana sesuai prosedur sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat di wilayah terdampak.
Tanggapi Isu yang Beredar
Menanggapi adanya pemberitaan yang menyebut salah satu rekanan penyedia menggunakan NPWP ganda, pihak penyedia membantah tudingan tersebut. Menurut mereka, tuduhan itu tidak didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan mekanisme administrasi perpajakan maupun sistem pengadaan pemerintah.
Pihak penyedia menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah telah terintegrasi dengan sistem elektronik yang melakukan validasi otomatis terhadap data perpajakan.
Apabila ditemukan NPWP yang tidak sesuai, bermasalah, atau terduplikasi, sistem akan secara otomatis menolak proses administrasi hingga memblokir data yang tidak memenuhi persyaratan.
Karena itu, mereka menilai dugaan penggunaan NPWP ganda seharusnya didasarkan pada bukti yang jelas, bukan sekadar asumsi.
Penyedia juga menyatakan siap memberikan klarifikasi maupun dokumen pendukung apabila diperlukan oleh aparat atau instansi yang berwenang.
Sementara itu, BPBD Provinsi Lampung turut membantah berbagai isu yang berkembang mengenai dugaan kejanggalan dalam proses penunjukan penyedia maupun pelibatan perguruan tinggi dan komunitas kebencanaan.
Menurut BPBD, seluruh tahapan penunjukan penyedia serta kerja sama dengan mitra telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, mekanisme pengadaan, dan persyaratan administrasi yang berlaku. Proses verifikasi dilakukan berdasarkan aspek kompetensi, pengalaman, dan kapasitas mitra dalam bidang kebencanaan.
Dengan demikian, BPBD menegaskan bahwa seluruh kegiatan penanggulangan bencana, termasuk penyediaan bantuan air bersih, tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat yang terdampak kekeringan di Provinsi Lampung. (*)
