BANDAR LAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya mengawal penyelesaian konflik agraria, khususnya persoalan tanah register dan hak ulayat masyarakat adat. Penyelesaian didorong dilakukan secara objektif, berdasarkan regulasi, serta mengedepankan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung Reza Berawi, SH., MH., saat menerima aspirasi Dewan Pengurus Wilayah Koalisi Nasional Reforma Agraria (DPW KNARA) Provinsi Lampung dalam pertemuan di Ruang Abung, Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (26/8/2026).
Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut diwakili Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, ST., MM.
Turut hadir Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung Drs. Suwito, S.H., M.Kn., Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung Binarti Bintang, SH., MH., Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, ST., SE., MM., Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Ahmad Saifullah, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan pihak terkait lainnya.
Ia menjelaskan, hak ulayat memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Pasal 3, hak ulayat masyarakat hukum adat diakui oleh negara sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Selain itu, prinsip fungsi sosial tanah juga harus menjadi pertimbangan dalam penyelesaian konflik agraria.
“Kalau masyarakat merasa tanah tersebut dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan aktivitas mereka, sementara tanah tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh negara, tentu ini harus menjadi salah satu pertimbangan dalam mencari penyelesaian,” katanya.
lembaga, termasuk pemerintah daerah, BPN, DPRD dan instansi terkait lainnya.
DPRD Lampung menilai penyelesaian konflik agraria membutuhkan proses yang terukur dan tidak dapat dilakukan secara instan. Karena itu, ruang dialog dan koordinasi akan terus dibuka untuk membahas langkah penyelesaian, baik secara strategis maupun teknis.
Reza menambahkan, apabila konflik antara masyarakat dan korporasi masih memungkinkan diselesaikan melalui mediasi, DPRD akan mendorong jalur tersebut. Namun, apabila tidak tercapai penyelesaian, proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi pilihan.
“Karena itu, penyelesaian persoalan ini harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan regulasi, dengan tetap memperhatikan kepentingan serta hak masyarakat. DPRD Provinsi Lampung akan terus mengawal proses ini agar ada solusi yang memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Tim Humas)
