Lampung Barat – www.kritikintens.online-Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat, Sumadi, S.IP., M.M., menghadiri kegiatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Lampung Barat, Senin (27/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Melalui pembahasan KUA-PPAS, pemerintah daerah bersama DPRD menyelaraskan arah kebijakan pembangunan, prioritas program, serta kemampuan keuangan daerah sebagai dasar penyusunan RAPBD 2027.
Kepala BKAD Lampung Barat, Sumadi, S.IP., M.M., mengatakan bahwa BKAD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap tahapan penyusunan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
“Pembahasan KUA-PPAS merupakan fondasi dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. BKAD berkomitmen mendukung proses penganggaran yang terukur, realistis, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal Kabupaten Lampung Barat. Melalui sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, diharapkan APBD 2027 mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sumadi.
Ia menambahkan, sinergi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seluruh perangkat daerah, dan DPRD sangat diperlukan agar dokumen KUA-PPAS yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui pembahasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap seluruh program prioritas Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara tepat sasaran, berorientasi pada hasil, serta memperkuat tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel demi mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
