Dana BOS Nyaris Rp900 Juta di SMAN 1 Sekincau: Administrasi Mendominasi, Honor Tiba-tiba Melonjak
Lampung Barat, Kritik Intens — Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 di SMA Negeri 1 Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, memunculkan sejumlah tanda tanya serius.
Anggaran pendidikan yang seharusnya berorientasi langsung pada kebutuhan siswa justru didominasi belanja administrasi dan lonjakan pembayaran honor pada tahap akhir pencairan.
Sekolah yang dipimpin Kepala Sekolah Imam Syafe’i tersebut menerima dana BOS sebesar Rp897.600.000 untuk 561 siswa sepanjang tahun 2025.
Dana itu dicairkan dalam dua tahap:
Tahap I — Rp448.800.000 (22 Januari 2025)
Tahap II — Rp448.800.000 (8 Agustus 2025)
Namun, analisis terhadap struktur penggunaan anggaran menunjukkan pola belanja yang dinilai tidak lazim.
📊 Administrasi Jadi “Raja Anggaran”
Pos Administrasi Kegiatan Sekolah tercatat sebagai penyerap dana terbesar.
Tahap I: Rp184.913.600
Tahap II: Rp136.313.000
Totalnya mencapai Rp321.226.600 — sekitar sepertiga dari total Dana BOS setahun.
Besarnya porsi administrasi memunculkan pertanyaan mendasar:
apakah dana pendidikan benar-benar kembali ke ruang kelas, atau justru habis di belakang meja birokrasi sekolah?
Dalam pedoman pengelolaan BOS, belanja administrasi idealnya bersifat penunjang, bukan menjadi pos dominan.
💰 Honor Meledak di Tahap Kedua
Temuan paling mencolok terlihat pada pembayaran honor tenaga non-ASN sekolah.
Tahap I: Rp20.460.000
Tahap II: Rp91.116.000
Artinya terjadi kenaikan lebih dari 345 persen hanya dalam satu periode pencairan.
Padahal jumlah tenaga honor yang tercatat relatif terbatas, yakni sembilan orang:
Andi Syuhada
Eka Widia Arta Monova
Irma Darmawati
Marwazi
Maryanto
Mohamad Fitroh Aprianto
Mohamad Suprianto
Siti Khodijah
Sumaini
Lonjakan drastis ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai:
dasar perhitungan honor,
perubahan beban kerja,
serta mekanisme verifikasi pembayaran.
Pengamat tata kelola pendidikan menilai pola kenaikan mendadak seperti ini biasanya menjadi titik awal audit internal maupun pemeriksaan lanjutan.
📚 Program Akademik Justru Lebih Kecil
Sementara itu, anggaran yang langsung berkaitan dengan proses pembelajaran justru berada di bawah belanja administrasi.
1. Pengembangan Perpustakaan
– Tahap I: Rp43.419.000
– Tahap II: Rp48.000.000
Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran
Tahap I: Rp28.900.000
Tahap II: Rp22.600.000
Perbandingan ini memunculkan kritik bahwa prioritas penggunaan dana pendidikan berpotensi bergeser dari peningkatan kualitas belajar siswa.
🏫 Pemeliharaan Sarana Naik di Akhir Tahun
Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana juga meningkat pada tahap kedua:
Tahap I: Rp72.914.000
Tahap II: Rp99.095.000
Meski peningkatan fasilitas sekolah merupakan kebutuhan wajar, publik menilai transparansi rincian pekerjaan menjadi penting agar penggunaan dana dapat diverifikasi secara terbuka.
⚖️ Transparansi Jadi Ujian Integritas
Dana BOS merupakan dana publik yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan langsung bagi kepentingan peserta didik.
Prinsip utamanya adalah: transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat.
Hingga laporan ini disusun, belum terdapat penjelasan terbuka mengenai alasan dominasi belanja administrasi maupun lonjakan pembayaran honor pada tahap kedua.
Sejumlah aktivis pendidikan di Lampung Barat menilai keterbukaan informasi menjadi langkah krusial untuk mencegah spekulasi publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran sekolah.
Jika tidak dijelaskan secara rinci, pola penggunaan anggaran seperti ini berpotensi memicu perhatian aparat pengawas internal pemerintah hingga lembaga audit negara.
(Tim Investigasi)
