BPPPRD Lampung Selatan Fokus Dongkrak PAD dari Sektor Kendaraan Bermotor
Lampung Selatan, Kritik Intens — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPPRD) terus mengintensifkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun anggaran 2026.
Hal ini tercermin dari keikutsertaan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPPPRD Lampung Selatan dalam rapat koordinasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung yang digelar di kantor Bapenda. Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan pajak kendaraan bermotor.
Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada strategi optimalisasi penerimaan daerah di tengah tantangan kepatuhan wajib pajak serta dinamika pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun.
Sejumlah isu krusial mengemuka, mulai dari peningkatan efektivitas penagihan pajak, integrasi data kendaraan, hingga penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi sebagai pengelola utama pajak kendaraan.
BPPPRD Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah strategis tersebut, termasuk melalui pendekatan digitalisasi layanan, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas instansi.
Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya inovasi kebijakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.
Optimalisasi sektor PKB dan BBNKB dinilai menjadi salah satu tulang punggung peningkatan PAD yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah.
Kehadiran jajaran pejabat BPPPRD Lampung Selatan dalam rapat tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal dan menyamakan persepsi dalam mencapai target pendapatan daerah tahun 2026.
Dengan langkah terkoordinasi dan strategi yang tepat, pemerintah daerah berharap potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan dapat dimaksimalkan guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Lampung Selatan. (Fik)
